Beranda Indonesia News KPK Kehilangan Kekuasaan

KPK Kehilangan Kekuasaan

60
0

Oleh Masud HMN*)

Melayuposindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi hebat seperti dulu saat lambaga anti rusuah lahir, sekarang tidak lagi. KPK sedang dalam tidak biasa biasa saja. Bukan karena korupsi sudah berkurang, atau rasuah berhasil di berantas. Bukan sama sekali bukan.

Korupsi ya, tetap masih banyak yang pasti KPK berada dibawah image negative. Ibaratnya tak bisa mengaum dan tak mampu juga mengigit. Lantas mengapa begitu apa yang salah?
Salah satu jawabannya adalah intern KPK lembaga lemah. Diterpa protes sana sini. dihujat serta diremehkan oleh masyrakat. Perhatikan saja setiap waktu ada demo ditujukan pada KPK Tiada hari tanpa demo. Media sosial menegatifkan KPK, Itu saja.

Protes demi protes berlanjut terhadap KPK. Seperti belakangan ini penggunaan pesawat Helikopter oleh KPK yang dipandang sangat mewah dan tidak seimbang hasil pekerjaan. Yang lebih menunjukkan ”wahnya” pegawai lembaga tersebut.

Sebelumnya soal mobil dinas yang cukup mewah bagi pejabat KPK. Meski dengan argument ada dananya untuk itu, tapi rakyat banyak menilainya mewah dan unsur kemewahan itu melukai hati dan perasaan rakyat yang masih susah Marwah suatu institusi tidak dibentuk oleh kewenangan yang diberikan Undang Undang saja. Namun juga dibangun adanya unsur integritas dan kredibiltas orang orangnya Buru baiknya citra KPK terkait dengan factor intern mereka sendiri.

Belum lagi tantangan dengan lembaga yang lain. Seperti Komnas Hal Azazi Manusia (HAM) yang terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu pelanggaran alih status 75 orang pegawai KPK. Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran.

Seperti dijelaskan Ketua Komnas HAM Chairul Anam bahwa Komnas HAM telah menyimpulkan dalam laporan resmi setebal 300 halaman bagaimana pelanggaran telah dilakukan KPK (laporan Komnas HAM. 16/08/2021).

Dalam kaitan yang sama lembaga Obudsman Republik Indonesia (ORI) juga telah melakukan penyelidikannya berkenaan TWK yang dilakukan KPK tentang alih status karyawan KPK, Ombudsman nenyatakan KPK melakukan pelanggaran secara adminstrasi dalam pelaksanaan Laporan Hasil Akhir Penialian (LAHP) dari Test Wawasan Kebangsaan (TWK) (Kompas 09/08/2021).

Paparan diatas baik factor intern KPK, maupun penilaian Komnas HAM ada pelanngaran HAM oleh KPK serta Lembaga Ombudsman Republik Indonesia berkenaan maldadministrasi oleh KPK, benar membawa KPK negative dimata masyarakat, Ini sebagai alasan bebasis logika yang cukup bahwa KPK tidak dapat diharapkan oleh masyarakat lagi.Seperti ideal kelahirannya. Kini terserah pemerintah dan DPR bagaimana mengatur lebih lanjut. Kita wait and see.

Jakarta 30 Agustus 2021.
*) Dr Masud HMN adalah Dosen Paskasarjana Univeritas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta, Email : masud.riau@gmail.com

Baca Juga :

Sirkulasi Air Tidak Lancar, Warga Harapan Makmur Keluhkan Tiga Tahun Parit / Primer Tidak Tersentuh Tebas Bayang

Baca Juga :

Salurkan BLT DD Tahap I dan II, Periode April, Mei, dan Juni, Kades “Wahyu” Berharap Masyarakat Tetap Patuhi Prokes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here