Beranda Indonesia News Pansus l DPRD Tanjabtimur, Sampaikan 26 Rekom Tentang LKPJ Bupati TA 2020

Pansus l DPRD Tanjabtimur, Sampaikan 26 Rekom Tentang LKPJ Bupati TA 2020

79
0

MUARASABAK, Melayuposindonesia.com Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah selesai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020.

Pansus I yang disampaikan oleh Tri Astuti Handayani saat Paripurna penyampaian laporan Pansus tentang LKPJ Bupati T A 2020 pada Senin (19/4/2021) kemarin, Pansus l sampaikan sebanyak 26 Rekom, terdiri dari Dinas Dukcapil terkait Kartu Identitas Anak (KIA) dibawah naungan Kemenag. Dinas Kominfo berkenaan dengan akses jaringan Internet disetiap Kecamatan dan area Blank Spot. Dinas PMD agar Teknologi Tepat Guna yang ada disalah satu kecamatan untuk dikembangkan di Kecamatan yang memiliki potensi yang sama, BUMDes lebih Inovatif dalam usaha, Tiap desa memiliki Perpustakaan Desa, penyiapan data terlebih dahulu harus dikoreksi sebelum pembahasan. Dinas Perhubungan agar Jembatan Muarasabak masuk dalam Peta Navigasi pelayaran, Berkoordinasi dengan TAPD perihal kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan KIR kendaraan sehingga mampu memberikan PAD dan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Portal Liar terkhusus di Kecamatan Muara Sabak Timur.

Badan Kesbangpol diminta berkoordinasi dengan BKPSDMD dalam pemenuhan Kebutuhan Pejabat dan Staf di Kesbangpol dan melakukan pendataan penertiban terhadap Ormas-ormas yang belum memiliki legalitas/badan hukum yang sah. BKPSDMD di rekom terkait rekrutmen PPPK terutama untuk tenaga pengajar dan medis, segera melaksanakan lelang jabatan eselon II yang kosong yakni Dinas Perhubungan dan Kesbangpol serta Aset yabg tidak dapat digunakan diajukan penghapusan.

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah direkom ubtuk berkoordinasi dengan Dinas PMD dalam menumbuh kembangkan minat baca yakni agar setiap desa memiliki perpustakaan desa. BPBD mendapatkan bantuan peralatan dari pusat guna melakukan pencegahan Karhutla dan bantuan lainnya.

Sekretariat DPRD agar TAPD mengakomodir yang diajukan sekretariat DPRD untuk Tahun 2022 terkait lanjutan kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor di DPRD. Dinas Pol PP dan Damkar agar memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan penertiban dan penegakan perda hewan Ternak. Inspektorat memaksimalkan dalam melaksanakan tindaklanjut temuan BPK RI Perwakilan Jambi dan memberi sanksi bagi CV/Perusahaan yang lambat dalam mengembalikan temuan atas pemeriksaan. Sekretariat Daerah bagian pemerintah diharapkan selalu berperan serta sebagai mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan perusahaan, Bagian Hukum dan Perundang- undangan mengupayakan terbentuknya peraturan Daerah/Peraturan Bupati dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

menyoroti Alat berat (Excavator) yang berada di 11 Kecamatan, mengingat usia yang sudah tua dan menilai produktivitas sudah rendah, Pansus l merekom agar Badan Keuangan Daerah melalui bidang Aset menarik alat berat tersebut dan dilakukan pelelangan dan penggantinya Excavator tipe Sedang sehingga lebih sesuai bagi daerah Tanjabtim serta TPP bagi camat disamakan besarannya dengan eselon III di Sekretariat Daerah.” ujarnya. (Ramzi)

Baca Juga :

Paripurna DPRD Tanjabtim, Pansus lll Sampaikan 32 Rekom Tentang LKPj Bupati TA 2020

Baca Juga :

Pansus II DPRD Tanjabtim Bappeda dalam Perencanaan pembangunan lebih dititik beratkan pada pencapaian /outputnya sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here