Beranda Opini Jabatan Rangkap Yang Rusuh

Jabatan Rangkap Yang Rusuh

49
0

Oleh Masud HMN*)

Melayuposindonesia.com – Polemik diantara tokoh masyarakat cenderung gaduh, rusuh dan panas, menerpa Rektor Universitas Indonesia (UI). Soal kasus Jabatan rangkap adalah pemicunya. Pertaanyaan apa solusinya ? Jawaban sedang lagi dicari isu jabatan rangkap belakangan ini menimbulkan polemik masih berlansung . Belum ada tanda berhenti. Bahkan isu dalam berebut jabatan tersebut bertendensi kegaduhan dan rusuh merembet pada masaalah lain Ada alasan kalau satu jabatan bisa dirangkap dengan jabatan lain mengapa tidak. Dua, tiga empat jabatan sekaligus oke saja. Sang Pejabat pemburu jabatan basah itu Ibarat meminum air, semakin diminum semakin haus.

Tetapi alasan dipihak lain system sosial kita harus adil dan terbuka. Nepotisme dan kolusi harus kita tinggalkan. Itu masa lalu yang kelam bangsa kita. Jangan diulangi. Diantara kasus kegaduhan tersebut terjadi bertaburnya karangan bunga (24 Juli 2021) untuk Rektor Universitas Indonesia (UI). Ari kuncoro karena selain Rektor dia merangkap Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Mahasiswa UI protes karena itu jabatan rangkap melanggar statuta UI, tidak boleh rangkap jabatan, “Memalukan UI sebagai lembaga pendidikan, yang bermoto untuk keadilan, kebenaran” Kata Dr. Fadlizon alumni yang anggota DPR RI.

Memang bukan soal Rektor UI saja. Karena ada 200 komisaris dari 541 perusahaan dan lembaga milik Negara disitu pejabatnya dirangkap. Misalnya Rektor menjabat komisaris bank, dan semacamnya. Berdasar data Lembaga Administrasi Negara terdapat 93 jabatan dirangkap oleh jabatan kementerian, 12 rektor Perguruan Tinggi, 5 dari pemerintah daerah, 5 dari TNI 1 dari Polri dan 1 Kejaksaan.

Artinya kekuasan menumpuk maka dalam aliran uang Negara beredar dikalangan tertentu pula, yaitu pejabat, Sulit diperoleh pihak lain. Dia lagi dia lagi. Sebelumnya ada peraturan yang melarang untuk rangkap jabatan tersebut, sekarang tidak lagi ada larangan mulai 1 Juli 2021 setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan PP nomor 75 tahun 2021. Artinya Presiden melestarikan rangkap jabatan.

Jabatan rangkap dalam pesrfektif manajemen Lord Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902) warga Negara Inggris menurunkan teorinya dalam buku History of Freedom dengan pokok pikiran utamanya adalah tends of power (kecenderungan kekuasan). Yaitu power tend to corrupt. Power absolutely tend to corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung menjadi korups absolut.

Adanya kekuasan disatu tangan dalam atau rangkap jabatan menimbulkan terbukanya korupsi. Dalam kata lain semakin banyak power dalam satu tangan, makin suburlah korupsi. Kecuali unsur kekuasaannya adil, dan benar.
John Lewish Gillin (1871–1958) Seorang ilmuwan yamg namyak menelity masyrakat Amerika Tengah. Jebolan dari Columbia University Amerika itu salah satu karyanya buku Cultural Sociology tentang pertumbuhan Kapitalis dan Pertumbuhan ekonomi serta system sosial.

Dalam bukunya setebal 884 halaman tersebut Ia mengajukan teory berdasar pikiran utamanya Poverty and Dependency (kemiskinan dan ketergantungan) juga menyatakan hal yang hampir serupa dengan Lord Acton, bahwa sistem sosial kekuasaan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Bagi dia system sosial begitu penting.

Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Karena itu Sistem sosial nya harus tepat makna, Demikian John Gillin. Agaknya disnilah persoalan polemik rangkap jabatan perlu mendapat perhatian untuk dimaknai. Yaitu mengapa jabatan itu harus rangkap. Mengapa jangan dirangkap. Apa tidak ada yang lain yang capable mengisi jabatan tersebut, Atau alasannya alasan gaji, seperti Rektor UI gajinya kecil

Kalau gaji itu relative apa ukurannya. Gaji haruslah dimaknai secara benar. Bagaimana dulu Rektor UI Mahar Mardjono, dan Slamet Imam Santoso. Kita mengenang keperibadian baiknya. Ambillah mereka menjadi tokoh ini jadi teladan. Penulis setuju dengan prinsip kita untuk memasyrakatkan nilai hidup sederhana dan adil. Biarlah nilai uang memperoleh gaji, pendapatan atau apa namanya itu beredar, pada semua. Tidak kalangan tertentu saja Dia lagi dia lagi. Sementara banyak yang lain yang lebih memerlukan. Semoga.

Jakarta 24 Juli 2021
*) Masud HMN adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta email masud.riau@gmail.com

Baca Juga :

Cemari Sungai Alam Simpang Kiri, Dan Gunakan Alat Berat Buka Lahan Yang Belum Jelas Statusnya, Kegiatan Dihentikan Oleh Satpol PP Dan Kepala Desa

Baca Juga :

Membangun Kepekaan Hati Nurani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here