Oleh Masud HMN
Melayu Pos Indonesia – Akhirnya Rakernas ke 5 menunda sikap, Demokrasi Perjuangan, berada diluar pemerintah apakah bersama pemerintah atau oposisi. Tidak tanggung tanggung sikap partai PDIP tanggal 23 May 2024 lalu diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke 5 PDIP.
Rapat kerja Nasional berlangsung di Stadion Internasional Jakarta di Jakarta sampai tanggal 26 May 2024. Acar ketua umum PDIP menghadapi situasi terakhir. Juga bagai mana langkah partai paska kalahnya PDIP dalam pemilihan Presiden ketetapan KPU (komisi Pemilihan Umum) dalam Pemilu yang lalu.
Yang sudah ditetapkan melalui sidang KPU
Ini menjadi menarik karena menangnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap penuh kecurangan, manipulasi, dan banyak rekayasa, Banyak pendapat kontra versinya yang perlu diantisipasi PDIP. Hingga jelas posisi PDIP berada, apa dalam pemerintahan atau oposisi.
Oleh KPU sudah dijawab dengan jelas, bahwa kemenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah jelas. Sebab sudah diputuskan oleh sidang Mahkamah Konstitusi (MK), yang tinggal pelantikan 2 Oktober yang akan datang. Kita tunggu.
Namun bagi yang tidak menerima putusan MK masih ada masalah yaitu kalau memang demikian. Mereka yang menolak itu apakah bergabung atau tidak dengan pemerintah. Pihak yang menolak itu antara lain adalah partai PDIP.
Masalah tidak setuju keputusan MK diduga masalah yang besar bagi PDIP. Bahkan ada yang menduga menjadi sebab “bercerai” nya PDIP dengan Joko Widodo yang nota bene masih Presiden saat ini. Sementara Prabowo Subianto berkait kait dengan Joko Widodo Presiden.
News Post : Soal Gaya Pribadi Berbeda
Karena demikian, hubungan pemerintah dengan PDIP terhubung dengan hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Dengan kata lain memilih Prabowo atau memihak Joko Widodo. Identik dengan baik dengan Prabowo Subianto mesti mutlak berpisah dengan Joko Widodo.
Kembali dengan Rakernas ke 5 PDIP dalam kaitan itulah urgennya. Terutama tidak menerima Gibran Booming Raka hanya menerima Prabowo Subianto saja. Sebuah dilemma tentunya.
Memerlukan pandangan negarawan yang bijak. Tidak sekadar ego sepihak, bersikap non kompromi. Sebab tujuan besar kita adalah untuk negara bangsa yang maju. Yang paling penting kita catat akhirnya Rakernas menetapkan keputusan Rakernas ke 5 PDIP tersebut diatas, menunda sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Pertimbangan ini berkaitan dengan pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 20024. Tujuannya agar pertimbangan lebih tuntas dan matang, mari kita tunggu !
Jakarta 26 May 2024
Dr Masud HMN Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta
Baca Juga :
Prasojo, M.Pd, Alumni SMPN 2 Tanjab Timur Banyak Menjadi Orang Penting Atau Pejabat
