Beranda Indonesia News Paripurna, Eksekutif Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Tanjab...

Paripurna, Eksekutif Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Tanjab Timur

21
0

Muarasabak, Melayuposindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) melaksanakan sidang paripurna masa persidangan III tahun 2021-2022. Rabu, (15/6/2022).

Giat digelar di gedung DPRD Tanjab Timur dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjab Timur tahun anggaran 2021, dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Tanjab Timur, Saidina Hamzah, S.E.

Bupati Tanjab Timur yang diwakili Sekda Tanjab Timur, Sapril dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjab Timur terhadap capaian WTP atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021 yang kembali diperoleh Pemkab Tanjab Timur dari BPK-RI perwakilan jambi.

“Capaian ini tak lepas dari peran serta seluruh komponen perangkat daerah termasuk anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ungkapnya.

Sesuai saran dan masukan seluruh fraksi, sambung Sapril, pihaknya memerintahkan kepada seluruh kepala OPD untuk dapat menyampaikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan guna pembahasan ditingkat selanjutnya, serta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah tahun 2021.

Selanjutnya, terhadap pandangan umum fraksi Bulan Bintang Indonesia terkait silpa tahun anggaran 2021, diakuinya bahwa memang besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Ia menjelaskan bahwa silpa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Kata Sapril, salah satu faktor dominan adalah surplus APBD tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp133.924.832.664,57, serta pembiayaan netto sebesar Rp37.795.404.966,24.

Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa tidak dilaksanakannya perubahan APBD tahun anggaran 2021 merupakan faktor penyebab silpa tahun anggaran 2021 lumayan besar.

Ia juga menjelaskan, bahwa proyeksi silpa tahun anggaran 2020 mengalami selisih kurang sebesar lebih kurang Rp16 Milyar, sehingga bila dilaksanakan perubahan APBD pada saat itu, maka kebijakan anggaran yang dapat dilakukan hanya mengurangi belanja.

Namun dalam perjalanan tahun anggaran 2021 tersebut, sampai dengan 31 Desember 2021, sebut Sapril dalam sambutannya mengalami surplus penerimaan yang bersumber dari penerimaan tunda salur di luar prediksi target pendapatan daerah tahun berkenaan.

“Pada tahun anggaran 2021 secara umum dapat disampaikan bahwa tidak terdapat kegiatan yang tidak terlaksana, dan untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada saat pembahasan lebih lanjut,” terangnya.

Kemudian, terkait aset lancar, Ia menjelaskan bahwa aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Sementara itu, terkait selisih angka silpa pada nota pengantar LKPJ tahun 2021 sebagaimana yang disampaikan fraksi Restorasi Nurani Rakyat. Sapri menyebut bahwa angka silpa yang disampaikan pada ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 merupakan silpa hasil audit (depenitif) tim BPK RI perwakilan provinsi Jambi atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021.

“Sehingga terdapat selisih angka silpa yang disampaikan pada nota pengantar LKPJ tahun 2021 yang belum dilakukan audit tim BPK RI perwakilan provinsi Jambi,” timpalnya.

Selain itu, terkait penjelasan rincian jumlah dana CSR, disampaikannya bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan program CSR sejumlah perusahaan yang ada hanya sebatas mengusulkan program.

“Namun realisasi pelaksanaan nya dapat disampaikan pada kesempatan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya. (Ramzi)

Baca Juga :

Proyek BUMN Banyak Wanprestasi, Pakar: Cari dan Kejar Erick Thohir!

Baca Juga :

Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan Sambut Hari Bhayangkara ke 76

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here