Oleh Masud HMN
Melayu Pos Indonesia – Pemilihan umum (pemilihan umum) akan berjalan tidak lama lagi. Tujuan Pemilu penggantian penguasa dengan demokratis, jujur dan adil serta bermartabat. Diikuti oleh rakyat yang mempunyai hak pilih seluruh Indonesia.
Pelaksananya ialah presiden yang berkuasa dengan medelegasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diatur undang undang. Akan dilaksanakan 14 Februari 2024 yang akan datang.
Penganggaran berada Pemilu pada pemerintah yang berkuasa. Maka pengaruh amt besar penguasa. Alasannya karena penyelenggaranya adalah penguasa dan sudah tentu penguasa berkepentingan. Tidak bisa tidak. Penguasa itu adalah Presiden, aparat sipil Negara (ASN), polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Yang akan memilih memang rakyat namun penguasa berpengaruh didalamnya terutama menyangkut policy biaya. Penguasa akan menentu kan kemenangan calon yang akan terpilih. Sudah tentu demikian. Karena sudah susah dan berusaha mengorganisir.
I
ni menarik yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Boyolali Jawa Tengah memobilisir ASN agar memilih calon nomor tertentu.Demi melanjutkan program pemerintah yang ada, Sebab kalau saja yang lain tidak menjamin kelanjutan program yang ada. Sang Bupati tahu itu dilarang ia lakukan karena memihak kepada calon tertentu. Tetapi dengan berasa ia berkuasa. Itulah di Boyolali Jawa Tengah ia lakukan juga meskipun netralitas dilanggar.
Begitu juga di Sumatera Selatan misalnya terjadi mobilisasi. Pengabaian terhadap ketentuan tesebut, Seperti dikatakan oleh Titi Anggraini Ketua Dewan Perludem bahwa Penguasa setempat untuk memobilisasi suara kepada calon presiden tertentu. Meski menjadi persoalan belakangan. (Metrotv, Januari 2O24)
Terakhir kita mendapat kabar dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
News Post : Jangan Identik Dengan Cerdas Cermat
Dalam peragaan atau program sosialiasi Pemilu di sampaikan hanya dua calon Presiden dari seharusnya tiga calon. Setelah ditegur itu tidak benar, maka dijawab oleh panitia dengan “ hanya kesilapan human error saja” (TV Metro Januari 3. 2024).
Kita berpendapat ini gejala tidak sehat . Mengabaikan calon yang tidak mendukung kemauan penguasa . Pada hal kita harus adil
Jakarta 4 Januari 2024
*)Masud HMN Doktor Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta
Baca Juga :
