Masud HMN
Melayu Pos – Adakah jalan keluar ? Kegaduhan ada saja dan tidak bisa di hindari. Hanya solusi yang diperlukan memang situasi kondisi politik Indonesia ada kegaduhan. Hala itu diwali dengan tiga alternatif atau tiga hal. Yaitu (1) menambah periode Presiden dari terbatas dua periode menjadi lebih. (2) menurunkan Presiden Jokowi sebelum habis masa jabatan atau tahun 2024. (3) melanjutkan atau dengan alasan yang beragam pula.
Masing – masing pilihan mempunyai pengikut yang masing – masing punya program. Yang amat gencar adalah alterntif satu yang mengusung agenda agar Presiden Jokowi lebih dari 2 periode. Ini membuat pemilihan (pemilu) ditunda. Ini dituntut oleh pihak lain sampai ada pengesahan DPR (Dewan Perwaklian Rakyat).
Pada intinya terjadi perbedaan satu sama lain. Alhasil banyak agenda yang sudah ditetapkan terbengakalai atau menjadi tak terlaksana. Karena tidak ada waktu dan konsentrasi pelaksaanaannya.
Dari sisi opini tentang tiga periode mempunyai alasan arti bagaimana menggunakan anggaran hanya untuk memilih Presiden yang cukup banyak/ lebih baik ditunda pemilahan Presiden. Banyak masyarakat yang terselamatkan. Ketimbang dengan hanya, pemilih Presden.
Pendapat Pertama dalam Opini ini katanya didukung jumlah yang banyak dari rakyat Indonesia. Oleh karenaya lebih mengguanakan biaya pembangununan dari pada hanya program pemilu. Sementara segi kontutisionalnya diatur. Pendapat ini digagas oleh Luhut BinsarPanjaitan, Cak Imin ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Zulkifl Hasam Ketau umum parta Aamanat Nasional (PAN) dan lain lain. Namun hal ini ditolak alasan hal itu tidak sesuai menurut atauran yang telah menentukan, sekali lima tahun.
Pendapat kedua ialah turunkan Presiden Jokowi sekarang. Lantaran tidak becus memimpin Negara. Yaitu menambah banyak utang luar negeri. Utamanya ke negera Cina, hinggia utang bertambah banyak. Pada gilirannya kita dikuasai Cina.
Gagasan ini didukung oleh piahk Petamburan yaitu Habib Riziq dan lain lian. Dengan demikian pemerintahan yang baru yang diprogramkan menlaksanakan pemilu yang lebih adil yang memilih pemimpin yang berbobot dan jauh dari korupsi. Pilihan ini ditolak karena tidak konstitusionil. Menimbulkan kerusuhan dan malapetaka politik. Rencana ini tidak banyak dukungannya.
Pendapat ketiga adalah usulan yang menyarankan maksimalkan apa yang ada sekarang. Pemilu tetap dijadwal tahun 2024 sesuai dengan waktu Ini pendapat mahsiswa (BEM).
Ketiga Pendapat alternative baik yang mengagas tiga periode presiden dan yang menurunkan Presiden, semua mengandung risiko. Nampaknya berserta yang tetap melaksanan sesuai waktu pemilu 2024 belum ada kompromi. Artinya masih diperdebatkan.
Kita berpendapat yang sedikit resikonya adalah pendapat mahasiwa. Yang pada dasarnya menyetujui berlangsung sesuatu pada relnya. kita laksanakan sebagai mana mestinya. Yang terbaik dan kecil risikonya. Sebab dunia internasional akan memantau adakah kemampuan atau kebolehan suatu bangsa menjalankan sesuai dengan konstitusi yang ada Bila bisa ini berarti bangsa itu, bangsa besar. Bangsa besar adalah yang bisa melaksanakan undang undang dasar, Semoga !
Jakarta 6 Mayi 2022
*) Masud HMN adalah Doktor Dosen Paskasarjana Univeritas Muhamadiyah Prof Dr Hama (UHAMKA) Jakarta. Email : masd.riu@gmail.com
Baca Juga :
Bupati Romi dan Dinas Kominfo Undang Seluruh Wartawan Liputan Tanjabtim Bukber di Rumdis
Baca Juga :
