MUARO JAMBI, MELAYU POS INDONESIA – (17-4-2020) Kisruh pegawai honorer, Tim Kerja Sukarelawan yang melakukan aksi Damai mogok kerja akibat gaji yang belum di bayar terhitung Mulai dari bulan satu, Merupakan gambaran dari bobroknya sistem pelyanan para petinggi yang ada di rumah sakit Umum Ahmad Ripin Muaro jambi.
Hal ini sontak membuat geram ketua LSM Peduli Anak Bangsa Dari Rakyat Indonesia (PABRI) sehingga meminta BPK Untuk mengaudit, investigasi Terhadap realisasi anggaran dan meminta Bupati layangan surat pencopotan Dirut RSUD Ahmad Ripin dan Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Muaro yang diduga kinerjanya buruk dalam menjalankan tugas.
Menurut Dian saputra ketua LSM PABRI, ia sangat menyayangkan insiden tersebut, Dirut Rumah Sakit Umum Dan pihak Dinas kesehatan muaro jambi Seharusnya Tidak bersikap saling Tuding sedemikian, karna itu merupakan Dari Tanggung jawab mereka.
“Seharusnya pihak dirut Rumah Sakit Bersikap tegas atas Hal tersebut, Begitu juga dengan Pihak Dinas Kesehatan, Apalagi dalam suasana Siaga Darurat copid – 19 ini, seharusnya pihak Rumah Sakit dan Dinkes respek terhadap hak para honorer dan TKS tersebut, Kerana pelayanan Pasien bergantung kepada mereka, Logikanya begini bagaimana pelayanan terhadap pasien mau bagus kalaw yang melayani tidak di layani dengan baik” ujar Dian, Jumat 17/4/2020
“Atas dasar Hal tersebut, Atas Nama Masyarakat dan Lembaga , saya meminta Ibuk Bupati untuk dapat mengevaluasi kinerja Dirut Rumah sakit umum Daerah Ahmad Ripin Dan Kepala Dinas Kesehatan Tersebut, jangan sampai kinerja buruk dari bawahan sehingga berefek kepada citra ibuk Bupati muaro jambi , dengan kejadian tersebut saya rasa sudah layak Bupati untuk melayangkan surat kepada Baperjakad agar segera meneruskan ketingkat yang lebih tinggi yaitu Kementrian Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk Rekomendasikan Mencopot atau menjobfitkan Dirut Rumah sakit Dan Kepala Dinas Kesehatan tersebut” tambahnya
“Begitu juga Dengan BPK RI perwakilan Jambi, Dengan kejadian Tersebut saya rasa sudah cukup Jadi Reverensi, atas Nama Masyarakat dan Lembaga Saya Meminta kepada BPK Untuk dapat Melakukan Audit investigasi Terhadap seluruh Realisasi anggaran Pada Rumah sakit Tersebut, dan begitu juga Dengan OMBUSMAN Perwakilan Jambi , Untuk Segera Melakukan Uji kinerja Terhadap Pelayanan, adaministrasi Yang ada Di Rumah sakit Tersebut, secara pribadi kalo kita pandang Sudah Layak Diberi Lapor Merah Rumah sakit itu” tutupnya
Seharusnya pihak RSUD Achmad Arifin dan Kepala Dinas Kesehatan tidak saling tuding terkait gaji TKS yang belum di bayar , bila memang itu hak mereka mengapa harus di tahankan, sedangkan mereka punya keluarga yang membutuhkan uang itu untuk belanja kehidupan sehari-harinya,dan juga kesehatan para TKS tolong di perhatikan dengan memberikan susu dan vitamin guna mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait covid 19 karena mereka sebagian adalah Garda terdepan dalam penanganan pasien covid 19 yang akan di aktifkan mulai senin mendatang.
MPI :(NURDIN )/EDITOR : ERSAN BARUS
TERINDIKASI POSITIF CORONA JEMAAT GEREJA GBI LEMBANG, KLIK SELENGKAPNYA VIDEO INI
