[REKAN : NURDIN // EDITOR : ERSAN]
MUARO JAMBI ( MELAYU POS INDONESIA) – Pandangan akhir Fraksi PDI-P Perjuangan yang disampaikan oleh Usman Halik sekaligus menjabat sebagai ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (17/12/2020) dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi singgung Program pelaksanaan pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam hal ini Fraksi PDI-P meminta kepada pihak inspektorat dan juga BPK-RI segera mengaudit proyek pembangunan SPAM yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota yang di perkirakan menelan anggaran hingga Rp. 1,5 milyar akan tetapi dilapangan diduga tidak tepat sasaran yang diduga berindikasi kecurangan.
Baca Juga : KPU Tanjabtim tandatangani berita acara rekapitulasi suara pilbub pilkada serentak 2020
” Kami Fraksi PDI-P meminta agar pihak
Inspektorat untuk mengaudit Program SPAM ini dan segera menyampaikan hasil Audit Ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Kami juga meminta agar BPK-RI turut mengaudit program SPAM ini agar berbagai indikasi kecurangan maupun ketidaktepatan dalam pelaksanaan Program ini di lapangan terungkap secara transparan ” sampaian Usman Halik anggota Fraksi PDI-P Perjuangan.
Dana DAK tahun 2020 dalam program SPAM pada Bidang Cipta Karya ini diduga dilaksanakan tanpa koordinasi dengan PDAM Tirta Muaro Jambi. Hal ini juga disingung oleh Usman Halik dalam pembacaannya pandang akhir fraksi PDIP perjuangan.
” Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Penyedia Sistem Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2020 pada bidang Cipta Karya Dinas PUPR Muaro Jambi dilaksanakan tanpa koordinasi dengan PDAM Tirta Muaro Jambi ” tambah Usman Halik
Lanjut sampaian Usman Halik, dilapangkan diduga program SPAM ini menimbulkan kericuhan terhadap masyarakat yang menganggap program yang dilaksanakan diduga tidak tepat sasaran dan tidak jelas siapa penikmat Program ini yang diduga juga dalam pelaksanaannya ada kesenjangan harga dikalangan konsumen.
” Program yang berupa sambungan baru tersebut telah menimbulkan kericuhan ditengah masyarakat, karena pelaksanaan program ini tidak memiliki acuan untuk menetapkan rumah tangga sasarannya sebagai penerima. Dengan program SPAM ini Masyarakat hanya mengeluarkan biaya sambungan baru sebesar Rp. 120.000 Sedangkan harga sambungan baru non subsidi sebesar Rp. 1.200.000. Hal inilah yang membuat persolan , masyarakat banyak yang menginginkan subsidi tersebut sementara untuk menentukan penerima tidak ada acuannya ” jelas Usman Halik.
Baca Juga : Silahturahmi ke Dispenda Kabupaten Muaro Jambi kaperwil GHI menemukan jalan buntu
Butiran Motivasi Kehidupan :
Jika satu-satunya alat yang Anda miliki hanyalah palu, Anda cenderung akan melihat setiap permasalahan sebagai paku.
Baca Juga :
KPU Tanjabtim Gelar Pleno Rekapitulasi Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Serentak 2020
