MUARASABAK (MELAYU POS INDONESIA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tanjab Timur terhadap Raperda Inisiatif Eksekutif tentang perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2020, Selasa (1/9/2020).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur Mahrup ini didampingi Wakil Ketua, dihadiri Anggota DPRD Tanjab Timur, Sekretaris DPRD Tanjab Timur, Sekretaris Daerah Tanjab Timur serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjab Timur.
Dilaksanakannya rapat paripurna tersebut untuk menanggapi APBD perubahan Kabupaten Tanjab Timur TA 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati Tanjab Timur pada tanggal 31 Agustus 2020 kemarin.
Dalam rapat tersebut Ketua DPRD Tanjab Timur Mahrup menyampaikan bahwa pentingnya menyampaikan pandangan umum seluruh fraksi pada DPRD Kabupaten Tanjab Timur mengingat APBD Tahun 2020 ini perlu diadakan perubahan untuk digunakan menangani pemulihan ekonomi terkait pandemi COVID-19.
“Sebagaimana kita ketahui APBD kita tahun ini sudah beberapa kali mengalami pergeseran/refocusing karena adanya pandemi COVID-19, dan hari ini kita mengadakan rapat paripurna pemandangan umum dengan hasil bahwa seluruh fraksi dapat menerima perubahan ini untuk diteruskan pembahasannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati Tanjab Timur bahwa segi pendapatan kita mengalami penurunaan,” terang mahrup.
Seperti diketahui bahwa dalam APBD Tahun 2020 untuk pendapatan ditargetkan, sebesar 1,192 Triliun mengalami penurunaan menjadi 1,043 Triliun, Pendapatan Asli Daerah yang semula 52,166 Milyar maka dalam APBD perubahan ini menjadi 50,197 Miliyar.
Ketua DPRD Tanjab Timur juga berharap pembahasan APBD perubahan ini dapat dilaksanakan dengan lancar supaya dapat disahkan bersama Pemerintah Daerah.
Adapun kesimpulan dari rapat paripurna tersebut secara umum bahwa seluruh fraksi mendukung adanya APBD Perubahan yang disampaikan masing-masing fraksi sebagai berikut :
Fraksi Partai Amanat Nasional, Kita mendukung dan sepakat untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini akan tetapi perlu juga dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar mendesak,” ucap musabakah.
“Kami dari Fraksi Golongan Karya Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah menyimak nota pengantar APBD-P Tahun Anggaran 2020 kami menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :
1.terdapat penurunan yang drastis APBD-P mohon penjelasan secara rinci dan akurat dan kami berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. 2. Terdapat penurunan PAD karena itu mohon penjelasan secara rinci dan akurat tentang penurunan PAD .3. terkait penurunan anggaran belanja langsung serta terdapat penambahan anggaran belanja tidak langsung di APBD-P tahun anggaran 2020 Fraksi golongan karya mohon penjelasan secara rinci dan akurat termasuk kegiatan peningkatan SDM, INFRASTRUKTUR, Sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Pandangan umum Fraksi Golongan Karya, kami sampaikan serta dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan, ,” ucap ketua Fraksi .
“Fraksi PDI Perjuangan Setuju nota pengantar penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, ucap Fraksi
Fraksi Bulan Bintang Indonesia meminta kepada kepala daerah untuk lebih cermat dalam perencanaan setiap program sehingga tidak menimbulkan Silpa yang begitu besar, dan mengevaluasi OPD yang tidak menyisakan Silpa yang besar. Dan Fraksi kami setuju untuk di lanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya, ucap Fraksi
Fraksi Restorasi Nurani Rakyat mengingatkan kembali kepada pimpinan DPRD segera menyampaikan LHP BPK, dan terkait jalan jerambah didesa lagan tengah belum pernah tersentuh pembangunan, untuk itu secara tegas fraksi RNR meminta pada Bupati untuk memperioritaskan pembagunan tersebut dalam APBDP 2020, dan juga kami fraksi NRN meminta seluruh aparatur pemerintah agar tetap konsisten menjaga netralitas terkait Pilkada serentak dan serta tidak terlibat dalam politik praktis, demi terciptanya pemilihan yang bersih, aman dan jurdil, ucap Yudi Hariyanto. [(Ramzi)//Editor : Ersan]
Tonton Juga :
Baca Juga :
PEDULI DILAN ZAURI : TUMOR SEMAKIN MEMBESAR, ORANG TUA CUMA BERHARAP KEPEDULIAN PEMERINTAH
Baca Juga :
Habiskan Anggaran Ratusan Juta, Lapangan Bola Kaki Desa Sai. Rambut Belum bisa di Manfaatkan
