H. Imron MAg., Bupati Cirebon memberikan paket bantuan dari pemerintah Kabupaten berupa beras 15 kg untuk warga Desa Dawuan
KABUPATEN CIREBON (MELAYU POS INDONESIA) – Bansos dari Pemerintah Kabupaten yang digemborkan sejak ramadhan lalu akhirnya turun dan dibagikan ke kpm (keluarga penerima manfaat), H. Imron MAg., Bupati Cirebon terjun langsung ke Kecamatan secara simbolis membagi pada warga sebagai kpm, di Kecamatan Tengahtani, yang diadakan di pendopo Kantor Kecamatan Tengahtani (jum’at, 26 juni 2020).
Dalam sambutannya H. Imron menjelaskan bansos ini merupakan kepedulian pemerintah Kabupaten dalam suasana pandemi covid 19 yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia bahkan di negara Arab Saudi sendiri sampai melarang warga luar untuk umroh dan juga ibadah haji tahun ini, khusus warga yang tinggal di Arab Saudi saja.
Usai acara H. Imron, MAg., menjelaskan ini bantuan Pemkab yang pertama dah sudah hampir menyeluruh dibagikan pada keluarga penerima manfaat yang total berjumlah 46.848 paket berupa beras saja 15 kg. Bantuan ini yang pertama dan akan dibagikan tiga kali, jadi masih dua kali lagi.
H. Imron berharap di Kabupaten pandemi ini segera berakhir tinggal menunggu hasil swab saja, kalo tidak ada yang positif, langsung menjadi zona hijau. Tadi juga sudah dilaporkan pada gubernur melalui video conference virtual, mengenai perkembangan di Kabupaten.
Usai Bupati berangkat menuju kegiatan lain, media mewawancarai Suharto Camat Tengahtani, menjelaskan dalam situasi pandemi ini banyak bantuan yang turun ke desa-desa, baik dari APBN, Propinsi dan Kabupaten. Seharusnya bantuan yang ada bisa mencukupi kebutuhan, misal desa dawuan, seperempat kpm dari APBN, seperempat lagi dari Propinsi dan seperempat dari Kabupaten, sisanya BLT dana desa ditambah sumbangan dari perusahaan di lingkungan kita. Tapi kok masih kurang juga, ada apa? Bahkan menurut Dinas Sosial harusnya overload bantuan yang ada.
Yang jadi permasalahan kpm ada yang dobel dan tidak mau berbagi, juga dari Propinsi yang dibagikan melalui ojol tidak melalui desa akhirnya tidak diketahui pemdes kalau ada kpm yang dobel. Makanya pihak Kecamatan meminta kantor pos untuk membagikan melalui desa saja supaya tidak tumpang tindih.
Dengan kondisi yang ada seperti ini seharusnya Kecamatan ciberikan wewenang dan pendanaan untuk mendata warga miskin dan orang miskin baru, Kecamatan bisa bekerjasama dengan mahasiswa ataupun karang taruna untuk mendata di desanya masing-masing. Seperti yang sudah dilakukan Disnaker saat menjabat Sekdis, pendaftaran kartu kuning dilakukan secara online dan tersertifikasi ISO dan pengambilan tinggal datang ke kantor sehingga tidak ada antrian panjang, ungkap Suharto mengakhiri pembicaraan. [(Hatta)//Editor : Ersan]
Perawat Positif Covid 19 Meninggal Dunia Usai Melahirkan, Selengkapnya Klik Video atau Link Berikut ini
Baca Juga :
Baca Juga :
Kades Simbur Naik “Faisyal Ghafar” Serahkan BLT DD Kepada 79 KK Penerima
