Tanjabtim, Melayuposindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemkab Tanjabtim), Jambi, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (P3S), bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Tanjabtim.
Rakor ini dibuka oleh Wakil Bupati Tanjabtim, Muslimin Tanja, dan dihadiri oleh perwakilan OPD, para camat, Baznas Tanjabtim, serta undangan lainnya.
Dalam wawancaranya, Wabup Muslimin mengungkapkan bahwa angka stunting di Tanjabtim pada 2024 tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Provinsi Jambi. Meski pada 2025 ini angkanya stagnan, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian serius.
“Kita berharap Rakor ini menjadi awal dari semangat baru. Target kita jelas angka stunting jangan naik, bahkan harus terus menurun,” ujar Wabup, Rabu (11 Juni 2025).
News Post : 4 Pesepakbola Belanda Resmi menjadi Pertiwi untuk Timnas Putri Garuda
Ia menegaskan bahwa penurunan 1–2 persen per tahun sudah merupakan capaian signifikan, dengan harapan pada 2030 angka stunting di Tanjabtim bisa ditekan hingga belasan persen.
Untuk mencapai target tersebut, Wabup menyebutkan bahwa berbagai program lintas sektor akan dioptimalkan, seperti Program Pesisir Indah, Desa Bahagia, pemberian seragam sekolah gratis, serta inisiatif-inisiatif sosial lainnya yang dinilai memiliki korelasi dengan upaya menekan angka stunting.
Rakor juga menjadi wadah identifikasi akar masalah. Selain faktor sanitasi dan gizi, salah satu temuan penting dalam diskusi tersebut adalah bahwa pernikahan dini turut menjadi penyumbang tingginya angka stunting.
“Alhamdulillah, ke depan kita akan semakin menguatkan kolaborasi lintas OPD. Di situ ada penyuluh KB, puskesmas, dan sektor lainnya. Dengan kekuatan ini, Insya Allah kita optimis bisa terus menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Selain OPD, Pemkab Tanjabtim juga telah menggandeng Baznas dan perusahaan-perusahaan di daerah untuk berpartisipasi dalam program percepatan penurunan stunting. Bahkan masyarakat pun diajak berperan serta melalui skema “Orang Tua Asuh” bagi anak-anak berisiko stunting.
“Perlu kami tekankan, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Dinas KB saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Wabup. (Ramzi)
