Oleh Masud HMN
Melayu Pos Indonesia – Sulit untuk menghilangkan sepuluh tahun dari jejak aktivitas yang terjadi masa petahana yang berkuasa. Sebagai mana kita ketahui banyak yang ditinggalkan rekam jejak nya. Presiden Joko Widodo misalnya telah meninggalkan pelbagai warisan, mulai dari yang positif dan yang negative.
Studi rekam jejak dengan pedahulu itu kita sebut legacy dangan makna popular result of past event . Dampak dari pristiwa masa lalu. Mulai kegiatan ekonomi, politik dan budaya.
Bisakah diremehkan begitu saja.Karena ada konsep perubahan baru, Yang lama ditinggalkan.
Makna legacy seperti yang diungkapkan kamus Oxpord languges yaitu “ the living impact of paerticular event, action. The left us legacy of builidings that are both innovative architectual creation and genuein works of art “ Yakni sebagai result of living (ragam peristiwa kehidupan).
Berbicara hubungan itu dengan petahana penguasa terdahulu dengan itu kita menyempurnakan Indonesia menjadi ideal. Satu demi satu poin kita kumpul yang baik, meninggalkan segala yang tidak baik.Misalnya kita temukan demokrasi Pancasila sebagai warisan masa lalu.
Bagaimana Pancasila menjadi konsep yang ideal. Lantaran ada era dimana praktek Pancasila tidak sesuai dengan orisinilnya. Misal Pancasila dengan demokrasi Liberal, lalu kita benahi.
Mohammad Natsir dengan pemikirannya mengeluarkan mosi integral Natsir. Meluruskan konsep demokrasi persatuan, dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bila tidak, bisa bisa demokrasi Pancasila menjelma jadi bukan demokrasi yang kita anut
Dalam buku yang dieditori Profesor, M. Ani Afzal dkk. Mencatat kontribusi Mohammad Natsir sebagai personal. Dalam jajaran tokoh dalam era akhir abad 20 menjelaskan hal itu panjang lebar.( Mohammad Natsir personality and as National and Internasional Thought Leader 20th New Delhi India, 2023).
News Post : Mikul Dhuwur Mondem Jero dan Ambag Pramarta
Sumbangan petahana seperti yang diberikan Mohmmad Natsir menjadi legacy pemikirannya bagi orang dibelakangnya. Berharga sekali. Untuk menjadi rujukan demokrasi. Demikianlah yang kita inginkan. Perbedaan pendapat demokrasi mestilah dengan pegangan dasar.
Kalau ada demokrasi yang cacat, itulah akibat kita tidak mengkaji legacy dari pendahulu kita.
Contoh yang lain misalnya dariMohamad Hatta yang berbeda dengan Sukarno Presiden. Yaitu tentang persatuan menurut Sukarno segala pahatermasuk Komunism. Bagi Bung Hatta Komunis tidak termasuk paham demokratis. Karena paham komunis bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ber ke Tuhanan Maha Esa, komunis tidak ber Tuhan.
Demikianlah arti perubahan legacy bagi kita. Perubahan karena harus berubah karena pikiran kia . Aku ada karena aku berpikir. Jadi tidak beku itu kesitu saja. Bagi yang memandang legacy dalam pikiran demikian maka marilah kita terus maju. Terus bergerak ke masa depan. Menyempurnakan yang belum sempurna dari petahana . Maju terus !
Jakarta 8 Agustus 2024
Doktor Masud HMN Dosen Univ.Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta
Baca Juga :
