Oleh: Martin Sembiring, S.T., M.T. (Pengamat Politik Global)
Pekanbaru, Melayu Pos Indonesia – 27 Januari 2026 – Sejarah sering kali bekerja seperti komidi putar, ia bergerak maju namun pada intinya berputar di sumbu yang sama. Di tengah riuhnya wacana geopolitik global—termasuk ambisi Donald Trump yang kembali mengusik Greenland—Indonesia justru diingatkan pada esensi pertahanan terdalamnya melalui sebuah silaturahmi bersahaja. Pertemuan antara Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, dengan Tuan Guru H.M. Syafri Sinulingga pada Senin (26/1) di Riau, bukan sekadar simbol kerukunan. Di balik jabat tangan itu, tersimpan pesan tentang upaya menjaga “benteng terakhir” kedaulatan dari ancaman neokolonialisme yang kini tidak lagi datang membawa meriam, melainkan membawa cek, utang, dan infiltrasi ekonomi.
*Anatomi Ekspansi: Belajar dari Sejarah AS*
Jika kita membuka lembaran sejarah Amerika Serikat (AS), kita melihat pola ekspansi yang sistematis: money, war, and hard diplomacy. Dari pembelian Alaska seharga 7,2 juta USD (1867) hingga pencaplokan Hawaii (1898) yang menggulingkan Ratu Liliʻuokalani, AS membangun kekuatannya melalui “pembelian peta“. Alaska yang awalnya diejek sebagai Seward’s Folly kini menjadi jantung energi dan strategis. Pesan sejarahnya jelas: kedaulatan wilayah bisa berpindah tangan lewat transaksi diplomatik yang dipaksakan. Saat ini, ambisi AS atas Greenland membuktikan bahwa narasi “kepentingan strategis” masih menjadi mesin penggerak utama dalam perburuan ruang hidup (lebensraum) baru.
*Ancaman “Penaklukan dari Dalam”*
Bagi Indonesia, sejarah ekspansi “pembelian wilayah” ini berulang dalam wajah yang jauh lebih halus. Jika AS membesar dengan membeli tanah orang lain, Indonesia berisiko mengecil jika kedaulatannya terjual sepotong demi sepotong. Di sinilah faktor internal menjadi variabel yang mematikan. Ancaman terbesar kita bukanlah invasi militer, melainkan korupsi tanpa batas yang berpadu dengan jeratan utang luar negeri. Dalam kajian ekonomi-politik, utang yang dikelola secara korup adalah pintu belakang (backdoor) bagi hilangnya kedaulatan. Para ahli menyebutnya sebagai Debt-Trap Diplomacy.
*Pancasila sebagai Perisai Geopolitik*
Dalam konteks inilah, pertemuan di Riau menjadi relevan untuk dibedah secara ideologis. Di bawah naungan Pancasila, ketahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan alutsista.
– Sila Pertama dan Ketiga adalah jangkar moral. Sinergi antara TNI (Umara) dan Tokoh Agama (Ulama) adalah upaya memastikan bahwa rakyat tidak mudah terfragmentasi. Perpecahan internal adalah celah terbaik bagi aktor global untuk melakukan aneksasi ekonomi.
– Keadilan Sosial (Sila Kelima) adalah prasyarat kedaulatan. Tanpa pemberantasan korupsi yang radikal, keadilan sosial hanya menjadi jargon, sementara aset negara perlahan berpindah tangan ke pihak transnasional.
*Menjaga Peta Kita*
Kita berada di era di mana “peta yang dibeli” tidak lagi ditandai dengan perubahan warna di atlas, melainkan dengan perubahan kepemilikan saham pada aset strategis bangsa. Sejarah akan berulang bagi Indonesia dalam bentuk tragedi jika kita gagal membersihkan “rayap” korupsi di dalam negeri. Pesan dari Riau pada 26 Januari 2026 ini sangat terang: benteng kerukunan dan integritas adalah harga mati. Kita harus belajar dari Alaska dan Hawaii bahwa tanah yang hilang bisa menyisakan luka sejarah yang abadi. Jangan sampai anak cucu kita nantinya hanya mewarisi peta, sementara tanah, air, dan kedaulatannya sudah milik orang lain karena kita lalai menjaga rumah dari pencuri di dalam selimut. Indonesia tidak akan runtuh oleh serangan dari luar, selama pondasi kejujuran dan persatuannya tidak dijual oleh bangsanya sendiri. (Red)
