Beranda Indonesia News Rapat Paripurna DPRD Tanjabtimur Penyampaian Pandangan Akhir Lima Fraksi terhadap LKPJ Bupati...

Rapat Paripurna DPRD Tanjabtimur Penyampaian Pandangan Akhir Lima Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024

88
0
Tanjabtimur, Melayuposindonesia.com — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjatim) pada Senin (28 April 2025) berlangsung dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tanjab Timur Hj. Zilawati, SH turut Hadir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Bupati Tanjabtimur Muslimin Tanja, unsur Forkompimda atau yang mewakili, para Staf Ahli, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Kantor, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim. Turut hadir pula Sekretaris DPRD beserta jajaran sekretariat, insan pers, serta undangan lainnya.

Dalam suasana penuh semangat, bersama-sama mengikuti agenda rapat paripurna yang membahas pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Lima Fraksi DPRD Tanjatim yakni Fraksi PAN, Golkar, Nasdem, Gerindra dan Fraksi Demokrasi Keadilan Memberikan Catatan dan Rekomedasi.

News Post : Paripurna DPRD Tanjab Timur Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Komisi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024 

Mengawali sambutan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanjatim, Vonny Wulandari menyampaikan pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjabtim. Pendapat akhir Fraksi PAN disampaikan setelah melalui serangkaian proses pembahasan, termasuk rapat komisi bersama TAPD dan OPD terkait, serta laporan hasil kerja komisi-komisi terhadap LKPJ tahun 2024.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh Fraksi PAN pertama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fraksi PAN mendorong penguatan infrastruktur sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk optimalisasi layanan rekam dan cetak KTP di setiap kecamatan. Mereka juga meminta sinergi dengan Dinas Kominfo dalam penyediaan bandwidth internet untuk mendukung pelayanan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan tapal batas antar wilayah, melakukan pendataan serta pengawasan terhadap warga negara asing, dan memperkuat pencegahan peredaran narkoba melalui pembinaan terhadap ormas/LSM. Satpol PP dan Damkar, Ditekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan Ram Sawit yang merusak jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

BPBD Diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk optimalisasi peralatan dan respons cepat terhadap potensi bencana. Dinas Perhubungan, Fraksi PAN menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap operasional Ram Sawit untuk mencegah kerusakan jalan. Dinas Kominfo, Mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti persoalan judi online di wilayah Tanjabtim. Dinas PMD, Perlu pengawasan intensif terhadap BUMDes Simpan Pinjam, serta pendataan aset desa secara berkala.

DPMPTSP, Diminta melakukan evaluasi terhadap izin-izin Ram Sawit guna mencegah dampak negatif terhadap infrastruktur jalan. Badan Keuangan Daerah, Fraksi PAN mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD RI dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Dinas PUPR, Mendesak percepatan penanganan jalan-jalan tanggap darurat dan peningkatan kondisi jalan yang belum mantap. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fraksi PAN menyoroti perlunya solusi terhadap permasalahan drainase di Pasar Blok D dan peningkatan penerangan jalan umum.

News Post : Lantik 427 CPNS dan PPPK : Bupati Dillah Hich Pesan Jangan Ada yang Minta Pindah 

RSUD Nurdin Hamzah, Merekomendasikan penggantian ambulans yang sudah tidak layak pakai untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup, Diminta menambah armada pengangkut sampah untuk mengatasi masalah persampahan di beberapa kecamatan. Dinas Kesehatan, Fraksi PAN meminta RS Pratama Rantau Rasau meningkatkan pelayanan serta pengadaan ambulans untuk Puskesmas Muara Sabak Timur.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Diminta lebih giat mempromosikan destinasi wisata lokal seperti Taman Selaras Pinang Masak. Bagian Umum, Kesra, dan Protokol Komunikasi Pimpinan Setda, Fraksi PAN merekomendasikan pelaksanaan kembali MTQ dan pemerataan pemberian hibah ke masjid-masjid di seluruh desa. Dinas Pendidikan, Mendesak perbaikan fasilitas pendidikan, prioritas pembangunan SD dan peningkatan jumlah tenaga pendidik.

Dinas Koperasi dan UKM, Diminta meningkatkan pengawasan koperasi aktif dan tidak aktif serta mempercepat pendataan UKM untuk pemerataan bantuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Fraksi PAN menyoroti pentingnya pengawasan terhadap agen LPG bersubsidi dan mengoptimalkan pengelolaan pasar, termasuk pembangunan pasar permanen di setiap kecamatan. Sekretariat DPRD, Fraksi PAN berharap Sekretariat DPRD lebih aktif dalam mendokumentasikan dan menyampaikan informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat.

Pesan Penutup: Komitmen Untuk MERATA- “Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia”

Fraksi PAN juga menyampaikan dukungan terhadap visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024–2029, yakni MERATA Fraksi PAN berharap RPJMD segera disusun dan diimplementasikan untuk mewujudkan kemajuan Tanjabtim ke depan.

“Kami berharap adanya harmonisasi dan kerja sama erat antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam membangun daerah ini,” Fraksi PAN menegaskan pentingnya pemanfaatan semua potensi daerah demi kesejahteraan rakyat, serta mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membangun Tanjabtim menuju masa depan yang lebih baik, tutup Vonny Wulandari juru bicara Fraksi PAN.

Juru bicara Fraksi Golkar, Alam Bakri, mengawali penyampaiannya dengan mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Komisi I, II, dan III DPRD Tanjatim bersama TAPD serta OPD yang telah bekerja keras menuntaskan pembahasan LKPJ. Fraksi Golkar berharap kerja keras tersebut menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah SWT.

Fraksi Golkar juga menyatakan sepakat dengan hasil pembahasan yang telah dilaporkan oleh anggota Komisi I, II, dan III DPRD, bersama tim TAPD dan OPD, sehingga tidak perlu mengulangi lagi catatan, saran dan masukan yang sudah menjadi bagian dari rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Bupati 2024.

Selain itu, Fraksi Golkar kembali menegaskan kepada seluruh OPD untuk lebih serius dalam merealisasikan anggaran, terutama bagi yang capaian serapannya masih di bawah 90 persen. Fraksi mengingatkan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program ke depan dilakukan secara komprehensif dan berpedoman pada visi-misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030, demi memastikan anggaran dapat terealisasi dengan baik dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rekomendasinya, Fraksi Golkar juga secara khusus meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melaksanakan pembangunan badan jalan di Kecamatan Sadu, tepatnya dari Desa Labuan Pering hingga Sungai Benuh, sepanjang kurang lebih 20 kilometer. Pekerjaan ini diminta segera dimulai dengan menggunakan alat berat UPTD yang sudah berada di kawasan Labuan Pering, mengingat alokasi dana sekitar dua miliar rupiah telah disepakati dalam rapat Badan Anggaran 2024 dan musim kemarau segera tiba.

Mengakhiri pendapat akhirnya, Fraksi Golkar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berharap ridho Allah SWT atas diterimanya LKPJ Bupati Tahun 2024. Mereka juga berharap pendapat akhir yang disampaikan dapat menjadi masukan berharga untuk pembangunan Tanjabtim yang lebih baik, merata dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Syahruddin menyampaikan beberapa catatan penting sebagai pendapat akhir: Perbaikan Infrastruktur Jalan, Fraksi NasDem merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya untuk lebih proaktif mengantisipasi kerusakan jalan, khususnya saat musim penghujan yang berpotensi memperburuk kondisi jalan di berbagai wilayah Kabupaten Tanjatim. Fraksi NasDem meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga kondisi jalan, termasuk mengawasi muatan kendaraan agar tidak melebihi tonase yang ditentukan (Over Dimension Over Loading/ODOL).

Blokir Situs Judi Online, Menanggapi rekomendasi dari Komisi I, Fraksi NasDem mendukung langkah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya memblokir situs-situs judi online yang kini semakin mengkhawatirkan. Kecanduan judi online (gambling disorder) dinilai dapat berdampak buruk pada kesehatan mental masyarakat. Pengelolaan Sampah, Fraksi NasDem juga mendukung rekomendasi Komisi III agar Dinas Lingkungan Hidup lebih peka dan responsif terhadap permasalahan sampah yang hampir terjadi di seluruh kecamatan di Tanjabtim. Pengelolaan sampah yang baik dinilai menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus DPRD, Fraksi NasDem menegaskan agar seluruh kritik, saran, dan masukan yang telah disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dijadikan acuan dan segera ditindaklanjuti demi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Dalam penutupan, Fraksi Partai NasDem menyatakan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tanjabtim.

Dalam penyampaiannya, Usman, juru bicara Fraksi Gerindra, menegaskan beberapa rekomendasi penting kepada pemerintah daerah demi perbaikan dan optimalisasi kinerja ke depan. Berikut poin-poin penting rekomendasi Fraksi Gerindra:

Peningkatan Perencanaan dan Serapan Anggaran, Fraksi Gerindra menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD, seperti BKPSDMD, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Dendang, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, dan Sekretariat Daerah yang belum mencapai 90% dari pagu anggaran. Fraksi meminta agar ke depan perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan lebih matang. Perhatian Terhadap Pendidikan, Fraksi Gerindra mendorong Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan fasilitas pendidikan di daerah pelosok serta memperbaiki penempatan guru PPPK sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Peninjauan RAM Sawit, Gerindra menyoroti menjamurnya RAM sawit yang kerap tidak memenuhi standar perizinan, bahkan mengganggu penggunaan jalan umum. Fraksi meminta dinas terkait meninjau ulang izin operasional dan amdalalin seluruh RAM sawit di Tanjabtim. Prioritas Perbaikan Jalan Kabupaten, Gerindra meminta perhatian serius terhadap jalan-jalan di Kecamatan Sadu, Nipah Panjang, Mendahara, Muara Sabak Timur, dan kecamatan lain, yang saat ini kondisinya memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan.

Pendalaman Sungai di Desa Siau Dalam, Fraksi juga merekomendasikan Dinas PUPR untuk segera melakukan pendalaman sungai induk di Desa Siau Dalam guna mengantisipasi banjir. Tindak Lanjut Terkait UPTD Kecamatan Sadu, Menanggapi aksi demonstrasi warga di Kecamatan Sadu, Fraksi meminta agar alat-alat UPTD yang rusak segera diperbaiki, dan badan jalan desa Labuan Pering sepanjang 20 KM yang sudah disepakati dalam pembahasan Badan Anggaran segera dikerjakan. Pendataan Aset Desa, Fraksi Gerindra mendorong Dinas PMDK untuk segera mendata seluruh aset desa, termasuk tanah kas desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peningkatan Layanan Kesehatan, Fraksi menekankan pentingnya pelayanan kesehatan, termasuk pengoperasian ambulance yang maksimal. Gerindra juga meminta agar bangunan lama Puskesmas Sabak Timur difungsikan kembali untuk rawat inap dan adanya penambahan unit mobil ambulance. Dukungan Swasembada Pangan, Fraksi Gerindra meminta Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan untuk fokus meningkatkan produksi pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Program Ekonomi Pro-Rakyat, Fraksi juga mendorong OPD dan instansi terkait untuk membuat program yang langsung menyentuh peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai dengan visi Tanjung Jabung Timur 2025-2030 “MERATA”.

Penyusunan Anggaran yang Lebih Cermat, Menyikapi masih tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024, Fraksi berharap penyusunan anggaran ke depan dilakukan lebih cermat dan tepat sasaran. Penyediaan Air Bersih, Fraksi menyoroti masalah ketersediaan air bersih yang masih menjadi keluhan masyarakat di banyak wilayah dan meminta agar segera dituntaskan. Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi III DPRD, Akhirnya, Fraksi Gerindra menyatakan setuju dengan laporan Komisi III DPRD dan meminta seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti.

Penyampaian pendapat akhir Fraksi Demokrasi Keadilan, Muhammad Guntur. Ia mengawali dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat serta seluruh anggota dewan yang hadir.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrasi Keadilan memberikan apresiasi atas pencapaian indikator kerja utama di setiap OPD, sebagaimana tercantum dalam laporan komisi-komisi. Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri, mengingat masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Fraksi Demokrasi Keadilan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya: Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemerintah daerah diminta merumuskan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah. Evaluasi Program dan Kegiatan, Fraksi menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program-program daerah guna memastikan kesesuaian dengan visi, misi, dan program unggulan yang telah ditetapkan. Penyelesaian Masalah Lahan Tani, Pemerintah daerah diminta mencari solusi bagi petani yang telah menanam kelapa sawit di lahan hutan produksi dan hutan lindung di Kecamatan Dendang dan Muara Sabak Barat. Pemberdayaan Petani, Fraksi mendorong pemberian fasilitasi pembiayaan usaha tani, termasuk bantuan modal, subsidi bunga kredit dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perbaikan Infrastruktur Jalan, Fraksi meminta Dinas PUPR untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi kerusakan jalan yang berdampak pada sulitnya akses pengangkutan hasil panen masyarakat. Regulasi Ramp Sawit, Mengingat banyaknya dampak negatif ramp sawit terhadap infrastruktur jalan, Fraksi mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur keberadaan ramp sawit. Program Universal Health Coverage (UHC), Fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap realisasi program UHC, guna memastikan seluruh warga mendapat akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Tiga poin utama yang ditekankan meliputi perbaikan sistem pendidikan, peningkatan peran agama dalam masyarakat, dan pembinaan generasi muda, mengingat tingginya tingkat judi online di kalangan remaja di Provinsi Jambi. Koordinasi OPD dan DPRD, Fraksi merekomendasikan agar OPD memperkuat komunikasi dengan DPRD untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat waktu.

Apresiasi Penyerapan Anggaran, Fraksi memberikan apresiasi atas rata-rata penyerapan anggaran OPD yang telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan harapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Perhatian terhadap Kritik dan Masukan, Fraksi meminta pemerintah daerah memperhatikan kritik, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam LKPJ.

Mengakhiri penyampaian pendapatnya, Muhammad Guntur menegaskan bahwa semua rekomendasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan Fraksi Demokrasi Keadilan kepada Bupati, Wakil Bupati, seluruh anggota DPRD dan masyarakat Tanjabtim. “Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam forum paripurna ini akan kami lanjutkan pada rapat kerja mendatang,” tutup Guntur. (Ramzi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini