Tanjabtimur, Melayuposindonesia.com – Kamis pagi 7 Nopember 2024 Pemerintah Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur -Jambi melaksanakan musyawarah Desa (Musdes) pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 mendatang, Dan Sekaligus membahas perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes) kepala Desa periode 2022 – 2030 Mendatang.
Giat yang berlangsung di ruang aula Kantor Desa setempat Kamis 7 September 2024 pagi, musdes dihadiri langsung oleh Sekcam Geragai, pendamping Desa, Segenap perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama, BPD, Babinkamtibmas dan Babinsa.
Kepala Desa Lagan Ulu Zia Ul Azmi menyampaikan bahwa dalam Pembahasan RKPDesa Tahun anggaran 2025 mendatang terdapat 10 item kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan, Diantaranya pembangunan Box Culver, Jalan Usaha Tani, Jalan Rabat beton, Pengadaan alat pertanian, Pembangunan Saung, Pembangunan Tanggul dan pembangunan tambat perahu.
Dari 10 item kegiatan itu akan mengunakan Dana Desa ( DD ). Sementara ADD belum dapat di jabarkan karena belum diketahui pas anggarannya. tersebut ,” Papar Zia.
News Post : Pemdes Kota Baru Gelar Pembahasan Sekaligus Penetapan RKPDesa Tahun Anggaran 2025
Sementara Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk tingkat Kabupaten terdapat sebanyak 14 item, ya itu Pencucian parit, Kapur Pertanian, Bibit Pertanian, Sapi, Pengerasan Jalan Dusun Geragai, Pengerasan Jalan Dusun Mario, pembangunan Dermaga, Pengerasan Jalan Dusun Sungai Labu, Sumur Bor Pertanian, Pembangunan gudang penyimpanan alat alsintan, Jembatan Beton Dusun Sungai Labu, Pengerasan Jalan Simpang Pandan Desa, Jaringan Listrik Dusun Geragai dan Pengerasan jalan dusun sepakat indah.
News Post : Pemdes Suka Maju Gelar MusrenbangDes Penetapan RKPD 2025 dan Perubahan RPJMdes
” Karena 14 Item ini sangat dibutuhkan Masyarakat, atas nama pemerintah Desa kami berharap apa yang telah menjadi prioritas RKP pada tahun 2025 bisa terealisasi,” pintanya.
Kegiatan diakhiri penanda tanganan dokumen kesepakatan antara pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan masyarakat. (Ramzi)
