Oleh Masud HMN
Melayu Pos – Kemelut partai menjelang penetapan siapa calon Presiden dan wakil Presiden belakang semakin ramai saja. Intern partai sisi dalam atau antar partai sama saja. Berkaitan pada orang atau figure ada yang dicalonkan tapi disingkirkan (Adi Pengamat politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Ciputat, 18 September 2022)
Persoalannya partai yang mengusung dan pendukung calon tersebut. Ini berkaitan dengan elektabilitas, dan pendukung selain partai yang mencalonkan. Dua hal ini penting dianalisis.
Katakanlah andainya calon ada elektabilitas cukup tinggi, pertanyaan berikutnya ada dukungan partai yang lolos theres hold 20 percent. Lalu ada berapa finansial yang tersedia untuk proyek tersebut. Karena tidak akan terlepas dari dana.
Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari PDIP digadang gadang sebagai calon, Bahkan menjadi yang cukup tinggi elektabilitasnya oleh Magna Charta survey disamping Prabowo dan Anis Baswedan. Namun belum tentu jadi calon Presiden.
“ Survey tidak menjadi ukuran bagi pencalonan” kata Bambang Pranowo sebagai bentuk ketidak ketentuannya. Ketua bagian pemenangan pemilu dari partai PDIP itu berucap ketika ditanya, Satu pertanda tidak setuju meskipun sama sama satu partai PDIP
Sebagai juga kita ketahui bahwa survey Magna Charta menempatkan elektabilitas 31 percent yang lebih tinggi dari suara Prabowo Subianto 26 percent dan 20 percent untuk Anis Baswedan
Simpulan ini menyebabkan apa sesungguhnya yang menjadi kriteria calon Presiden Indonesia yang akan datang,.PDIP sendir sudah menyatakan menyerahkan pada ketu umunya Megawati Sukarnoputri, Partai Nasdem kriterianya Rapat pimpinan (Rapimnas) dan koalisi dan begitu juga Gerindra mensyaratkan Ketua umum partai via keputusan kongres itulah menjadi calon.
Partai – partai menghadapi persoalan menjadikan calon Presidennya untuk tahun 2024. Masih lama tapi harus dimulai sekarang. kalau tidak mau ketinggalan. Demikian juga partai lain seperti Golkar, PPP dan PKS, PKB partai BPKB serta partai PAN
Ada soal penting lainya yaitu dana pemilihan umum. Memang telah disediakan lewat anggaran Komite Pemilihan Umum (KPU) yang terbatas jumlahnya. Menjadikan partai pusing kepala
Kita pada awal analisa ini mengistilahkan prahara partai partai. Dalam hal itu pengamatan kita ada dua problem yaitu (1) calon dan (2) soal dana. Bagaimana mengatasi bal dua soal itu. Pusing soal calon dan pusing soal dana.
News Post : KPU Terbitkan DCS Anggota DPRD Tanjab Timur Pada Pemilu Serentak Tahun 2024
Disinilah dana menjadi solusi prahara tadi. Dengan uang semua beres. Di Malaysia disebut Cash is King (uang tunai adalah raja). Kita menyamakan dengan politik uang (politik dengan uang).
Solusi ini menciptakan oligarki uait cukong cukong. Yang bisa memberi solusi. Tidak terlalu penting siapa Presiden. Pokoknya yang patuh pada perintah cukong.
Paling akhir, konsep diatas amat sederhana tidak elok dana enak didengar. Tradisi konsep itu sudah lama ada. Kita masih tradisi itu akan berulang.
Jakarta 25 September 2022
*) Masud HMN adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta
Baca Juga :
