MUARASABAK, Melayuposindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi DPRD terhadap laporan Panitai Khusus (Pansus) DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020, pada selasa (20/4/2021) kemarin, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Yang mana pendapat akhir Fraksi Fraksi DPRD Kab. Tanjabtimur, tentang LKPJ Bupati Tahun anggaran 2020 masing masing Fraksi banyak berikan catatan dan rekomendasi kepada setiap OPD.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Tanjabtim Mahrup dan didampingi Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua ll Gatot Sumarto, SH. Rapat Paripurna tersebut dihadiri 21 Anggota DPRD Kabupaten Tanjabtimur.
Tampak hadir PLH Bupati Tanjabtimur Safril, SIP, Forkompimda, para Staf Ahli Asisten Setda, Sekwan, Kepala OPD, LSM, Pers, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian kata akhir Fraksi terhadap laporan Pansus DPRD tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, masing masing Fraksi, setelah mencermati dan mempelajari laporan Panitia Khusus (Pansus), selain mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi.
Untuk Fraksi PAN yang disampaikan oleh Hasnibah, S.Pd, Praksi (PAN) sependapat bahwa prioritas pembangunan, mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan, dan beberapa target pelayanan dasar infrastruktur telah terealisasi diharapkan pada tahun mendatang lebih ditingkatkan, demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat.
Fraksi (Golkar) mempertegas bahwa beberapa OPD dalam menyajikan data realisasi fisik dan keuangan serta data pendukung belum secara lengkap dan akurat.Fraksi Golkar meminta ada upaya perbaikan untuk kedepannya. Dan mempertegas kepada OPD yang masih terdapat eselon ll yang masih kosong, untuk segera dilakukan lelang jabatan pada dua Intansi yaitu Dishub dan Kesbangpol.
Sementara itu Fraksi (PDI Perjuangan) yang disampaikan oleh, M. Guntur, S.Pi, Fraksi PDIP merekomendasikan untuk mengevaluasi bidang Bina Marga Dinas PUPR,.yang menurutnya tidak mampu bekerja secara baik dan profesional, hal ini dapat dilihatdar adanya Kegiatan yang beberapa kali gagal lelang pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 juga banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
Selain itu Fraksi PDIP juga merekomendasikan pada OPD Dinas DLH agar melakukan penimbangan sampah setiap hari sebelum dibuang ke TPA agar volume sampah di kabupaten Tanjabtim bisa terukur. Selai itu terkait pengelolaan limbah sampah di TPA Kelurahan Parit Culum satu, agar bisa dilakukan pemilahan antara sampah Organik dan Non Organik.
Untuk Fraksi (BBI) yang disampaikan Ahmad Padillah, SE, Fraksi BBI sepakat terhadap seluruh catatan dan rekomendasi Pansus DPRD Tanjabtim tentang LKPJ Bupati Tahun anggaran 2020 untuk segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti.
Sedangkan dari Fraksi (RNR) yang disampaikan oleh Joyo Kamin, Fraksi RNR, merekomendasikan Dinas Perhubungan agar mempungsikan kembali portal untuk mengantisipasi kerusakan jalan yang semakin parah dan dapat merugikan masyarakat pengguna jalan, baik itu yang berada di oprit jembatan muara Sabak maupun portal dilokasi lain.
Fraksi RNR juga merekomendasikan Dinas Perkim, untuk mengutamakan pemasangan lampu jalan pada titik rawan, guna menghindari resiko kecelakaan serta mencegah kriminalisasi, terkait pemeliharaan rutin berkala lampu kota, tahun anggaran 2020 menelan anggaran RP, 1.300.467. 645,00. Fraksi RNR meminta Dinas Perkim untuk lebih memaksimalkan pemeliharaan, terkait laporan masyarakat bahwa banyaknya lampu jalan yg tidak berfungsi.” harapnya. (Ramzi)
Baca Juga :
Baca Juga :
Paripurna DPRD Tanjabtimur Dalam rangka Penyampaian Laporan Pansus Tetang LKPJ Bupati TA 2020
